Eksploitasi Air Harus Dihentikan

KUDUS- Pelarangan eksploitasi air di pegunungan Muria diminta segera dilaksanakan. Surat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai balasan surat Bupati Kudus dinilai sebagai payung hukum atas kebijakaan tersebut. Juru bicara Gerakan Masyarakat Transformasi Kudus (Gemataku), Slamet Machmudi, mengemukakan hal tersebut kepada Suara Merdeka, Senin (10/8).

Lebih lanjut dia menyatakan bila sebelumnya pelarangan disebutkan menunggu regulasi di tingkat provinsi, maka respons dari Gubernur dinilai sebagai jawabannya. ”Surat balasan Gubernur Jateng terhadap surat Bupati Kudus terkait penghentian eksploitasi air pegunungan Muria selayaknya ditaati oleh semua pihak,” katanya.

Konsisten

Sosialisasi dan penegakan hukum atas aturan dan pelarangan eksploitasi air pegunungan Muria yang baru saja disampaikan Gubernur Jateng harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Kudus. Selanjutnya, Gemataku meminta Pemkab Kudus melakukan upaya konkret dan konsisten membangun kesadaran masyarakat sekitar Pegunungan Muria dalam hal konservasi air.

”Hal ini terkait dengan upaya pelestarian sumber daya air di Pegunungan Muria,” imbuhnya Pemahaman untuk selalu menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas atau keberlanjutan air untuk kemanfaatan kehidupan dinilai masih kurang. Menurutnya, keseimbangan antara eksploitasi dengan menjaga daerah resapan air menjadi pangkal persoalan kekeringan di daerah lereng Muria.

Upaya pelestarian tidak hanya mencegah aktivitas pengerusakan hutan namun juga mengatur pemanfaatan lereng Muria agar tidak berakibat pada berkurangnya areal resapan air. Aktivitas komersialisasi air Pegunungan Muria diharapkan memenuhi kaidah konservasi air.

”Meskipun begitu, kompensasi terhadap kelestarian lingkungan menjadi syarat yang wajib dipenuhi,” imbuhnya. Salah satunya, distribusi air pegunungan untuk masyarakat ditentukan agar debit air pegunungan yang semakin berkurang dapat dinikmati secara adil. Dengan dukungan semua pihak, pengawasan dan penegakan aturan menjadi tanggung jawab pemerintah. (H8-45).

Sumber : berita.suaramerdeka.com

60.000 Ha Sawah di RI Diprediksi Gagal Panen Akibat El Nino

El Nino diprediksi akan mengancam produksi pertanian, termasuk di Kabupaten Purworejo

Jakarta -Cuaca ekstrem panas atau El Nino level moderat melanda Indonesia tahun ini. El Nino ini mengancam produksi pertanian, khususnya sawah produsen padi. Pemerintah perlu mengantisipasi risiko kehilangan produksi akibat gagal panen selama kemarau tahun ini. Lanjutkan membaca 60.000 Ha Sawah di RI Diprediksi Gagal Panen Akibat El Nino

Bendung Boro Hanyut Diterjang Banjir

Kondisi bendung Boro dan jembatan layanan pasca diterjang banjir
Kondisi bendung Boro dan jembatan layanan pasca diterjang banjir

Hujan deras yang melanda Purworejo pada Rabu malam, 22 April 2015 mengakibatkan bencana di beberapa titik. Selain Tanah longsor di Desa Kalijambe, Bener yang mengakibatkan lumpuhnya Jalan Raya Purworejo – Magelang, juga terjadi bencana banjir di sungai Bogowonto yang menerjang Bendung Boro di Desa Pangenrejo, Purworejo. Kejadian pada pukul 21.00 WIB tersebut mengakibatkan jembatan layanan penghubung Desa Kedungsari dengan Kota Purworejo hanyut terbawa banjir. Hal ini diakibatkan 2 dari 5 pilar jembatan hanyut. Selain itu kerusakan juga terjadi pada 2 buah pipa air bersih yang patah kemudian hanyut.

Namun demikian, kondisi saluran induk Boro dari Bendung sampai akhir, berdasarkan pantauan petugas Dinas SDA ESDM, terpantau aman. Kondisi tanaman yang sudah mulai tanam pada Musim Tanam II juga aman. Hanya, beberapa pekarangan dan rumah warga di daerah Kebonsari, Karangsari dan Dadirejo terdapat genangan air setinggi 10 – 40 cm akibat luapan sungai Bogowonto pada pukul 01.00 dinihari.

Kondisi Bendung Tegalduren Pasca Banjir

Tubuh Bendung Tegalduren hancur lebur diterjang banjir
Tubuh Bendung Tegalduren hancur lebur diterjang banjir

Seperti diketahui bersama, pada tanggal 22 Maret 2015 yang lalu terjadi bencana banjir di beberapa wilayah Kabupaten Purworejo. Salah satu yang terparah adalah Banjir yang menerjang Sungai Kaligesing. Curah hujan pada saat itu yang mencapai 85 mm mengakibatkan sungai meluap dan menerjang dua bendung yang ada di Sungai Kaligesing yaitu Bendung Tegalduren di Desa Pacekelan serta Bendung Kebangsan di Desa Ganggeng Kecamatan Purworejo. Tubuh bendung Tegalduren patah kemudian hanyut terbawa arus, sedangkan intake saluran ambrol dikarenakan terjadi degradasi dasar sungai. Areal yang terdampak adalah seluas 83 Ha dengan umur tanaman padi baru sekitar 30 hari. Biaya yang diperlukan untuk penanganan pasca bencana alam pada kisaran Rp. 307.101.000,-

Layout lokasi bencana di Sungai Kaligesing
Layout lokasi bencana di Sungai Kaligesing

Sedangkan di Bendung Kebangsan, terjadi kerusakan tanggul kiri bendung rusak beserta saluran sepanjang 100 m ambrol. Hal ini disebabkan alur sungai utama berpindah tempat ke sebelah kiri. Areal yang terdampak adalah seluas 93 Ha dengan umur tanaman padi baru sekitar 30 hari. Biaya yang diperlukan untuk penanganan pasca bencana alam pada kisaran Rp. 716.493.000,-. Perlu diwaspadai rawan bencana di lokasi lain yang berkaitan dengan perubahan iklim, longsor, banjir dan kekeringan.

Kementerian PUPR Percepat Rancangan UU Sumber Daya Air

Basuki

Jakarta, HanTer – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono, menuturkan, pasca dihapuskannya UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pihaknya saat ini akan membentuk dua satgas.

Basuki menjelaskan satgas tersebut nantinya akan bertugas mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri dengan mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Selain itu, dua sagtas tersebut akan membuat perundang-undangan turunannya serta memperhatikan enam prinsip dasar batasan pengelolaan SDA dan kondisi kekinian.

“Dalam raker Komisi V DPR RI kemarin dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Komisi V meminta pemerintah untuk segera melakukan kajian komprehensif berkenaan dengan pemberlakukan kembali UU No.11 Tahun 1974, serta menyesuaikan peraturan pelaksanaannya,” kata Basuki di Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Dia mengemukakan, dalam hasil raker tersebut, Komisi V juga sepakat untuk bersama-sama dengan pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang mengenai sumber daya air.

Basuki menambahkan, sementara itu pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam hal konservasi sumber daya air, KLHK mengambil beberapa poinyakni Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 13.

“Pasal 6 menyatakan bahwa tindakan penyelamatan dari potensi bencana yang belum dieksplorasi hingga saat ini, misalnya lubang-lubang di sekitar kanal primer, rawa mengering, hilangnya biodiversity, dll. Pasal 10 ayat (1) butir c, menyatakan bahwa Pembinaan pengairan oleh pemerintah dengan melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengoroan air yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungannya. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Air, sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi, diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya,” jelasnya.

Lanjut Basuki, terkait dengan kawasan hutan dan irigasi dalam pembangunan infrastruktur SDA Tahun 2015-2019, lahan yang dibutuhkan sebagian berada di dalam kawasan hutan.

“Kita perlu koordinasi dengan Kementerian LHK. Lahan yang sebagian besar berada dalam kawasan hutan yakni pembangunan 16 Bendungan On Going memerlukan lahan seluas 2.412 Ha, pembangunan 13 Bendungan 2015 memerlukan lahan seluas 1.437 Ha, pembangunan 36 Bendungan 2016 – 2019 memerlukan lahan seluas 10.087 Ha, dan pembangunan Irigasi 2015-2019 memerlukan lahan seluas 110.570,54 Ha,” ucapnya.

Menurut dia, untuk permasalahan proses izin penggunaan kawasan hutan yakni Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan (IPPKH), Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH), lahan pengganti harus memenuhi kriteria sehingga memakan waktu yang lama, serta pelaksanaan konstruksi baru dapat dimulai setelah IPPKH keluar atau TMKH sudah dilaksanakan.

“Untuk itu diharapkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum agar mendapat dispensasi. Dispensasi dapat berupa dimulainya pelaksanaan konstruksi bersamaan/paralel dengan proses izin penggunaan kawasan hutan yang sedang berjalan. Kemudian, proses penyediaan lahan pengganti kawasan hutan sebaiknya dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan penyediaan anggaran dilakukan oleh Kementerian yang mengusulkan,” pungkasnya.

Sumber : http://harianterbit.com/m/welcome/read/2015/04/02/24156/66/25/Kementerian-PUPR-Percepat-Rancangan-UU-Sumber-Daya-Air

PROFIL DAERAH IRIGASI PLORO

Saluran Induk Ploro Hm. 12+00 beserta areal sawah
Saluran Induk Ploro Hm. 12+00 beserta areal sawah

Daerah Irigasi Ploro adalah daerah irigasi yang mengaliri lahan seluas 225 Ha yang meliputi wilayah Kecamatan, Bayan, Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Grabag. Bendung Ploro terletak di Desa Pogung Kalangan Kecamatan Bayan dengan sumber air berasal dari avour Ploro. Merupakan daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Indeks Pertanaman (IP) 220% serta pola tanam Padi-Padi-Palawija.

 Berikut daftar P3A/GP3A DI. Ploro beserta areal layanan masing-masing Desa :

No Nama GP3A/P3A Unit Desa Kecamatan Areal (Ha) Keterangan
I GP3A Sido Makmur     225 Akta Notaris
1 P3A Karya Tani Pogung Kalangan Bayan 6 Akta Notaris
2 P3A Agung Jaya Pogung Juru Tengah Bayan 14 Akta Notaris
3 P3A Sri Sari Mulyo Pogung Rejo Bayan 5 Akta Notaris
4 P3A Sumber Makmur Secang Ngombol 47 Akta Notaris
5 P3A Ngudi Warih Seboro Pasar Ngombol 80 Akta Notaris
6 P3A Usodo Boga Piyono Ngombol 40 Akta Notaris
7 P3A Rukun Tani Tanjung Ngombol 19 Akta Notaris
8 P3A Sumber Urip Kedung Kamal Grabag 14 Akta Notaris

 

PETA DI PLORO

peta di ploro

Kota Samarinda Hemat Listrik Hingga 70 Persen

Solar panel untuk pembangkit listrik tenaga surya - ilustrasi (beritaterbaru.co.id)
Solar panel untuk pembangkit listrik tenaga surya – ilustrasi (beritaterbaru.co.id)

Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sejak dua tahun terakhir telah melakukan penggantian lampu median jalan protokol dengan aplikasi satu tiang listrik tidak sampai 500 watt sehingga dapat menghemat energi listrik hingga 70 persen.

“Sejak dua tahun lalu kami telah berupaya melakukan penghematan melalui penggantian lampu di median jalan protokol yang lebih hemat energi. Kalau dahulu, satu tiang bisa mencapai 1.000 watt, tetapi yang terpasang saat ini satu tiang listrik dayanya hanya 500 watt,” kata Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang pada peringatan Hari Bumi di Samarinda, Minggu (29/3).

Peringatan Hari Bumi tersebut diprakarsai Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Unmul Samarinda didukung Dinas Kebersihan Pemkot Samarinda, SKK Migas, serta Total Indonesia.

Selain itu, kata Syaharie Jaang, Pemerintah Kota Samarinda juga telah melakukan studi banding di Jakarta untuk mempelajari produk baru lampu hemat energi dengan sistem komputerisasi.

“Sistim baru ini sangat baik karena bisa menggunakan daya energi listrik sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, satu median jalan terdapat 50 tiang, lampu yang menyala bisa 20 tiang saja dengan melihat kebutuhan,” kata Syaharie Jaang.

Kota Samarinda, kata dia, juga akan mulai mengimplementasikan lampu hemat energi melalui sistem komputerisasi itu.

“Kini, tinggal cari cara untuk menurunkan wattnya saja. Pemkot Samarinda siap memfasilitasi atau mendanai kerja sama penelitian tentang hal ini antara Dinas Kebersihan dan Mahasiswa teknik Lingkungan Unmul,” ujar Syaharie Jaang.

Sementara itu, perwakilan manajeman Total Indonesia Rahmat Jatmiko mengakui bahwa perusahaan minyak dan gas (migas) tersebut saat ini tengah mempromosikan lampu tenaga sinar matahari.

“Ke depannya, andai setiap rumah ada solar panel, tidak perlu listrik lagi sebab masyarakat bisa menggunakan energi matahari yang sangat melimpah,” kata Rahmat Jatmiko.

Matahari sebagai sumber energi yang melimpah, menurut dia, harus dimaksimalkan karena Indonesia adalah daerah tropis, khususnya Kalimantan Timur yang dilewati garis lintang, sebenarnya bisa memaksimalkan tenaga matahari sehingga tidak harus bergantung terus pada sumber alam, seperti minyak dan batu bara.

Selain itu, lanjut dia, harus diciptakan sumber energi lainnya, seperti dari limbah kelapa sawit ataupun gas metan dari sampah itu suatu tantangan bagi para mahasiswa untuk mengeksplorasi studinya.

“Kita patut bersyukur karena Indonesia diberi kekayaan alam yang berlimpah. Karena daerah tropis, matahari bisa digunakan sebagai sumber energi yang besar. Beda dengan Eropa yang mungkin disinari matahari penuh hanya sekitar dua bulan saja,” ungkap Rahmat Jatmiko.

Sumber : Antara, beritasatu, beritaterbaru.

DENGAN UANG Rp. 7.500,- BISA NAIK HAJI

kabah-300x225

Antara percaya dan tidak percaya. Atau, sebagian ada yang percaya, sebagian lagi langsung berpikir tidak mungkin terjadi. Mungkin itulah gambaran seketika para pembaca melihat judul diatas. Dengan uang sejumlah Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah), bisa digunakan untuk naik haji, hanya dengan satu syarat. Tentu sangat jauh sekali jika dibandingkan BPIH tahun 2014 ini yang pada kisaran 40 juta Rupiah. Syarat tersebut adalah, kita bisa kembali pada awal tahun 1950-an. Tentu hal yang tidak mungkin untuk kita penuhi. Pada tahun 1952 biaya haji memang hanya sebesar Rp.7.500,-

Ya, musim haji ini mengingatkan pada cerita beberapa orang tua yang penulis temui. Sebelum tahun 1979, ibadah haji ke Makkah, Saudi Arabia bisa dilakukan melalui jalur darat, laut dan udara. Tentu hanya segelintir orang melakukannya dengan jalur darat. Dahulu, jalur laut menjadi primadona. Sekarang jalur udara menjadi satu-satunya jalur resmi pemberangkatan jamaah haji Indonesia.
Penggunaan pesawat terbang pertama kali dilakukan pada musim haji tahun 1952. Ketika itu biaya haji sebesar Rp. 7.500,- untuk kapal laut dan Rp.16.691,- untuk pesawat terbang. Hingga tahun 1960-an jalur laut masih menjadi primadona orang Indonesia. Disamping biayanya yang jauh lebih murah, pada waktu itu orang-orang masih takut naik pesawat terbang. Hanya orang-orang tertentu yang benar-benar sibuk dan banyak duit yang menggunakan pesawat terbang untuk berangkat haji. Pada tahun 1964, Pemerintah membentuk dan menunjuk PT. Arafat sebagai satu-satunya  persahaan yang menangani angkutan haji melalui laut. Pada saat itu biaya haji sebesar Rp. 400.000,- untuk kapal laut, sedangkan untuk pesawat terbang sebesar Rp.1.400.000,-

Pada tahun 1970-an tren mulai bergeser. Kapal laut tidak lagi dominan, digantikan oleh pesawat terbang yang menjadi primadona. Hal ini dikarenakan pada saat itu, biaya haji menggunakan pesawat tidak terpaut jauh dibandingkan biaya haji menggunakan kapal laut. Keuntungannya pada waktu tempuh pesawat terbang yang jauh lebih pendek. Pada tanggal 19 Mei 1973, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No.19 Tahun 1973 tentang Besarnya ongkos untuk naik haji Tahun 1973/1974. Berdasarkan keputusan tersebut, biaya haji dengan kapal laut ditetapkan sebesar Rp.418.000,- s/d Rp.424.000,- Sedangkan dengan pesawat terbang sebesar Rp.433.000,- s/d Rp.446.000,-. Biaya tersebut sudah termasuk pengembalian untuk uang saku jamaah sebesar Rp. 10.000,-.  Pada musim haji tersebut, jamaah haji dengan kapal laut hanya seperempat dari total jamaah haji Indonesia.

Pada tahun 1978, biaya haji dengan pesawat terbang yang hanya Rp.766.000,- jauh lebih murah dibandingkan dengan kapal laut yang sebesar Rp.905.000,-. Hal ini yang menyebabkan pada tahun 1979, PT Arafat dinyatakan pailit oleh Pemerintah karena tidak mampu lagi mengurusi pemberangkatan haji lewat laut. Sejak saat itu, hanya ada satu jalur pemberangkatan haji resmi Pemerintah, yaitu jalur udara menggunakan pesawat udara.

Beberapa kisah mengiringi sejarah perjalanan haji dengan kapal laut. Hajjah Albiah, seorang warga Rawalaut, Bandar Lampung. Beliau pertama berangkat haji tahun 1937, berangkat dari Pelabuhan Srengsem, Panjang, Bandar Lampung. Ketika itu beliau masih berusia 9 tahun, berangkat bersama 13 orang keluarganya termasuk kedua orangtua dan neneknya, dalam keadaan ibunya yang masih mengandung. Perjalanan Lampung – Mekkah memakan waktu dua bulan lebih, dengan ibadah haji bisa memakan waktu selama tujuh bulan. Ketika perjalanan pulang dari haji sampai Laut Sumatera, adiknya lahir dari rahim ibunya. Ayahnya memberi nama Baliroh, diambil dari nama kapal Balitar yang mereka tumpangi.

Lain lagi kisah Abu Bakar yang naik haji bersama keluarganya pada kisaran tahun 1960-an. Ketegangan menyelimuti semua penumpang kapal ketika melewati area konflik India dan Pakistan. Dari atas kapal, seringkali mendengar dentuman bahan peledak atau tembakan martil. Tak jarang langit diatas kapal menyajikan pemandangan lalu lalang amunisi dari kedua belah pihak. Jika sampai terlambat memberikan sinyal kapal angkutan haji, bisa saja mereka menjadi korbannya. Tidak sedikit kapal-kapal pedagang yang menjadi korban penembakan kedua belah pihak.

Sumber : http://www.pelita.or.id/, http://e-kuna.blogspot.com/, http://lampost.co/, http://sipuu.setkab.go.id/

HAPPY BROWSING! AGAIN!

K640_DSCN0059

Beberapa bulan terakhir website Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Purworejo mengalami gangguan. Hal ini disebabkan karena tidak sempurnanya proses migrasi dari alamat url lama http://pengairan.purworejokab.go.id ke alamat url baru di http://sdaesdm.purworejokab.go.id.

Sekarang, website Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Purworejo telah dapat dinikmati kembali. Beberapa postingan terdahulu secara bertahap terus kami posting ulang, sembari diselingi beberapa posting baru. Terima kasih atas segala dukungan dan doanya sehingga website ini dapat kembali mengudara untuk menyajikan informasi yang semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Selamat berselancar kembali!

BEDUG PENDOWO, KEBANGGAAN PURWOREJO

bedug_dunia

 

Masyarakat Purworejo tentu saja tidak asing dengan Bedug Pendowo. Sebuah alat tabuh yang juga terkenal dengan nama Bedug Kyai Bagelen ini dibuat pada masa Bupati pertama Purworejo, Raden Adipati Cokronegoro I. Ada beberapa pendapat perihal riwayat pembuatan bedug ini. Berdasarkan pendapat yang paling banyak, kisah pembuatan Bedug Pendhowo dimulai ketika pada kisaran tahun 1834 M, setelah selesainya pembangunan Masjid Agung Puworejo. Adipati merasa perlu untuk melengkapinya dengan sebuah bedug sebagai penanda waktu sholat. Setelah berembug dengan berbagai pihak, akhirnya Adipati menyetujui saran dari adiknya, Tumenggung Prawironegoro, wedono Bragolan, untuk menggunakan pangkal pohon jati pendowo sebagai bahan pembuatan bedug.  lalu dibuatlah bedug dengan bahan utama pangkal pohon jati pendowo yang ada di Desa Pendowo, Purwodadi. Konon, pohon jati tersebut sudah sangat tua, berusia ratusan tahun. Berhubung menggunakan pangkal pohon jati yang berukuran sangat besar, tentu saja proses pembuatannya dilaksanakan di daerah asal pohon jati tersebut.

Permasalahan muncul ketika bedug telah selesai dibuat. Adipati belum menemukan cara untuk memindahkan bedug tersebut ke Masjid Agung Purworejo, mengingat ukurannya yang sangat besar. Kembali, Adipati mendapat masukan dari adiknya supaya mengangkat seorang Kiai dari daerah Solotiyang, Maron, Loano untuk memimpin proyek pemindahan bedug tersebut. Kiai Haji Yunus Muhammad Irsyad nama Kiai tersebut. Selain, memiliki ilmu agama yang tinggi, beliau juga terkenal memiliki pemikiran yang sangat jenius, jauh diatas rata-rata orang awam. Lalu ditunjuklah Kiai Haji Yunus M. Irsyad untuk memimpin pemindahan bedug pendowo. Dengan menggunakan teknik yang sudah dirancang sedemikian rupa, serta dengan membuat beberapa pos peristirahatan, sepanjang perjalanan para pekerja dihibur dengan berbagai kesenian, sehingga menambah semangat dalam mengangkat bedug. Sekitar 20 hari proses perjalanan, akhirnya Bedug Pendowo berhasil dipindahkan dari tempat asal pembuatannya menuju Masjid Agung Purworejo.

Bedug tersebut kini menjadi potensi yang tak ternilai bagi Kabupaten Purworejo. Selain tentu saja merupakan aset religius, Bedug Pendowo juga merupakan aset pariwisata bagi Purworejo. Terbukti, banyak sekali wisatawan yang singgah di alun-alun Purworejo untuk melihat Bedug Pendowo yang sudah terkenal seantero Negeri bahkan dunia.

Jl. Mayjend Sutoyo No. 59 Purworejo Telp./Fax. +62275321019