Arsip Kategori: Uncategorized

Kementerian PUPR Percepat Rancangan UU Sumber Daya Air

Basuki

Jakarta, HanTer – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono, menuturkan, pasca dihapuskannya UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pihaknya saat ini akan membentuk dua satgas.

Basuki menjelaskan satgas tersebut nantinya akan bertugas mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri dengan mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Selain itu, dua sagtas tersebut akan membuat perundang-undangan turunannya serta memperhatikan enam prinsip dasar batasan pengelolaan SDA dan kondisi kekinian.

“Dalam raker Komisi V DPR RI kemarin dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Komisi V meminta pemerintah untuk segera melakukan kajian komprehensif berkenaan dengan pemberlakukan kembali UU No.11 Tahun 1974, serta menyesuaikan peraturan pelaksanaannya,” kata Basuki di Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Dia mengemukakan, dalam hasil raker tersebut, Komisi V juga sepakat untuk bersama-sama dengan pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang mengenai sumber daya air.

Basuki menambahkan, sementara itu pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam hal konservasi sumber daya air, KLHK mengambil beberapa poinyakni Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 13.

“Pasal 6 menyatakan bahwa tindakan penyelamatan dari potensi bencana yang belum dieksplorasi hingga saat ini, misalnya lubang-lubang di sekitar kanal primer, rawa mengering, hilangnya biodiversity, dll. Pasal 10 ayat (1) butir c, menyatakan bahwa Pembinaan pengairan oleh pemerintah dengan melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengoroan air yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungannya. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Air, sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi, diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya,” jelasnya.

Lanjut Basuki, terkait dengan kawasan hutan dan irigasi dalam pembangunan infrastruktur SDA Tahun 2015-2019, lahan yang dibutuhkan sebagian berada di dalam kawasan hutan.

“Kita perlu koordinasi dengan Kementerian LHK. Lahan yang sebagian besar berada dalam kawasan hutan yakni pembangunan 16 Bendungan On Going memerlukan lahan seluas 2.412 Ha, pembangunan 13 Bendungan 2015 memerlukan lahan seluas 1.437 Ha, pembangunan 36 Bendungan 2016 – 2019 memerlukan lahan seluas 10.087 Ha, dan pembangunan Irigasi 2015-2019 memerlukan lahan seluas 110.570,54 Ha,” ucapnya.

Menurut dia, untuk permasalahan proses izin penggunaan kawasan hutan yakni Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan (IPPKH), Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH), lahan pengganti harus memenuhi kriteria sehingga memakan waktu yang lama, serta pelaksanaan konstruksi baru dapat dimulai setelah IPPKH keluar atau TMKH sudah dilaksanakan.

“Untuk itu diharapkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum agar mendapat dispensasi. Dispensasi dapat berupa dimulainya pelaksanaan konstruksi bersamaan/paralel dengan proses izin penggunaan kawasan hutan yang sedang berjalan. Kemudian, proses penyediaan lahan pengganti kawasan hutan sebaiknya dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan penyediaan anggaran dilakukan oleh Kementerian yang mengusulkan,” pungkasnya.

Sumber : http://harianterbit.com/m/welcome/read/2015/04/02/24156/66/25/Kementerian-PUPR-Percepat-Rancangan-UU-Sumber-Daya-Air