Semua artikel oleh Gunarto Pituruh

Banjir yang Berlangsung Terus Menerus di Indonesia

Jembatan Gantung Boro rusak akibat Banjir S. Bogowonto 22 April 2015
Jembatan Gantung Boro rusak diterjang banjir S. Bogowonto 22 April 2015 (Dinas SDAESDM)

Banyak sekali permasalahan banjir di Indonesia yang perlu dikaji secara  mendalam. Misalnya, banjir Sungai Citarum pada tahun 2000. Masalahnya, banjir dengan diikuti tanah longsor seperti yang terjadi di berbagai daerah seperti di Aceh, Lampung, Jakarta, Bandung, Cilacap, Purwokerto, Kebumen, Gorontalo, tidak cukup hanya  diratapi bersama sebagai bencana alam. Juga tidak cukup bila hanya dengan mengkambinghitamkan hujan deras sebagai penyebab tunggal. Seluruh faktor penyebab harus diungkap dan jalan pemecahannya perlu dicari agar bisa ditindaklanjuti secara serius.

Sedikitnya ada lima faktor penting penyebab banjir di Indonesia yaitu: faktor hujan, faktor hancurnya retensi Daerah Aliran Sungai (DAS), faktor kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai , faktor pendangkalan sungai dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana prasarana. Lanjutkan membaca Banjir yang Berlangsung Terus Menerus di Indonesia

22 Hektare Sawah di Purworejo Puso

ekoanang
Ir. Eko Anang SW.

PURWOREJO (KRjogja.com) – Sawah seluas kurang lebih 22 hektare di Kabupaten Purworejo puso akibat kekeringan. Musim kemarau juga berdampak pada hamparan padi seluas 333 hektare di lima kecamatan. Petani berupaya menyelamatkannya menggunakan pompa air.

Sawah puso terdapat di Desa Brondongrejo Purwodadi seluas 10 hektare dan Surorejo Banyuurip 12 hektare. “Untuk kekeringan, sawah terdampak ada di Kecamatan Purwodadi, Banyuurip, Purworejo, Gebang dan Kaligesing,” kata Ir. Eko Anang SW, Lanjutkan membaca 22 Hektare Sawah di Purworejo Puso

Eksploitasi Air Harus Dihentikan

KUDUS- Pelarangan eksploitasi air di pegunungan Muria diminta segera dilaksanakan. Surat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai balasan surat Bupati Kudus dinilai sebagai payung hukum atas kebijakaan tersebut. Juru bicara Gerakan Masyarakat Transformasi Kudus (Gemataku), Slamet Machmudi, mengemukakan hal tersebut kepada Suara Merdeka, Senin (10/8).

Lebih lanjut dia menyatakan bila sebelumnya pelarangan disebutkan menunggu regulasi di tingkat provinsi, maka respons dari Gubernur dinilai sebagai jawabannya. ”Surat balasan Gubernur Jateng terhadap surat Bupati Kudus terkait penghentian eksploitasi air pegunungan Muria selayaknya ditaati oleh semua pihak,” katanya.

Konsisten

Sosialisasi dan penegakan hukum atas aturan dan pelarangan eksploitasi air pegunungan Muria yang baru saja disampaikan Gubernur Jateng harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Kudus. Selanjutnya, Gemataku meminta Pemkab Kudus melakukan upaya konkret dan konsisten membangun kesadaran masyarakat sekitar Pegunungan Muria dalam hal konservasi air.

”Hal ini terkait dengan upaya pelestarian sumber daya air di Pegunungan Muria,” imbuhnya Pemahaman untuk selalu menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas atau keberlanjutan air untuk kemanfaatan kehidupan dinilai masih kurang. Menurutnya, keseimbangan antara eksploitasi dengan menjaga daerah resapan air menjadi pangkal persoalan kekeringan di daerah lereng Muria.

Upaya pelestarian tidak hanya mencegah aktivitas pengerusakan hutan namun juga mengatur pemanfaatan lereng Muria agar tidak berakibat pada berkurangnya areal resapan air. Aktivitas komersialisasi air Pegunungan Muria diharapkan memenuhi kaidah konservasi air.

”Meskipun begitu, kompensasi terhadap kelestarian lingkungan menjadi syarat yang wajib dipenuhi,” imbuhnya. Salah satunya, distribusi air pegunungan untuk masyarakat ditentukan agar debit air pegunungan yang semakin berkurang dapat dinikmati secara adil. Dengan dukungan semua pihak, pengawasan dan penegakan aturan menjadi tanggung jawab pemerintah. (H8-45).

Sumber : berita.suaramerdeka.com

60.000 Ha Sawah di RI Diprediksi Gagal Panen Akibat El Nino

El Nino diprediksi akan mengancam produksi pertanian, termasuk di Kabupaten Purworejo

Jakarta -Cuaca ekstrem panas atau El Nino level moderat melanda Indonesia tahun ini. El Nino ini mengancam produksi pertanian, khususnya sawah produsen padi. Pemerintah perlu mengantisipasi risiko kehilangan produksi akibat gagal panen selama kemarau tahun ini. Lanjutkan membaca 60.000 Ha Sawah di RI Diprediksi Gagal Panen Akibat El Nino

Kementerian PUPR Percepat Rancangan UU Sumber Daya Air

Basuki

Jakarta, HanTer – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono, menuturkan, pasca dihapuskannya UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pihaknya saat ini akan membentuk dua satgas.

Basuki menjelaskan satgas tersebut nantinya akan bertugas mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri dengan mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Selain itu, dua sagtas tersebut akan membuat perundang-undangan turunannya serta memperhatikan enam prinsip dasar batasan pengelolaan SDA dan kondisi kekinian.

“Dalam raker Komisi V DPR RI kemarin dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Komisi V meminta pemerintah untuk segera melakukan kajian komprehensif berkenaan dengan pemberlakukan kembali UU No.11 Tahun 1974, serta menyesuaikan peraturan pelaksanaannya,” kata Basuki di Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Dia mengemukakan, dalam hasil raker tersebut, Komisi V juga sepakat untuk bersama-sama dengan pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang mengenai sumber daya air.

Basuki menambahkan, sementara itu pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam hal konservasi sumber daya air, KLHK mengambil beberapa poinyakni Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 13.

“Pasal 6 menyatakan bahwa tindakan penyelamatan dari potensi bencana yang belum dieksplorasi hingga saat ini, misalnya lubang-lubang di sekitar kanal primer, rawa mengering, hilangnya biodiversity, dll. Pasal 10 ayat (1) butir c, menyatakan bahwa Pembinaan pengairan oleh pemerintah dengan melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengoroan air yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungannya. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Air, sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi, diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya,” jelasnya.

Lanjut Basuki, terkait dengan kawasan hutan dan irigasi dalam pembangunan infrastruktur SDA Tahun 2015-2019, lahan yang dibutuhkan sebagian berada di dalam kawasan hutan.

“Kita perlu koordinasi dengan Kementerian LHK. Lahan yang sebagian besar berada dalam kawasan hutan yakni pembangunan 16 Bendungan On Going memerlukan lahan seluas 2.412 Ha, pembangunan 13 Bendungan 2015 memerlukan lahan seluas 1.437 Ha, pembangunan 36 Bendungan 2016 – 2019 memerlukan lahan seluas 10.087 Ha, dan pembangunan Irigasi 2015-2019 memerlukan lahan seluas 110.570,54 Ha,” ucapnya.

Menurut dia, untuk permasalahan proses izin penggunaan kawasan hutan yakni Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan (IPPKH), Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH), lahan pengganti harus memenuhi kriteria sehingga memakan waktu yang lama, serta pelaksanaan konstruksi baru dapat dimulai setelah IPPKH keluar atau TMKH sudah dilaksanakan.

“Untuk itu diharapkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum agar mendapat dispensasi. Dispensasi dapat berupa dimulainya pelaksanaan konstruksi bersamaan/paralel dengan proses izin penggunaan kawasan hutan yang sedang berjalan. Kemudian, proses penyediaan lahan pengganti kawasan hutan sebaiknya dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan penyediaan anggaran dilakukan oleh Kementerian yang mengusulkan,” pungkasnya.

Sumber : http://harianterbit.com/m/welcome/read/2015/04/02/24156/66/25/Kementerian-PUPR-Percepat-Rancangan-UU-Sumber-Daya-Air